kalimantan Timur – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk mempercepat pembangunan kantor layanan perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem yang mendukung kebutuhan para penduduk yang akan pindah ke IKN.
Hal tersebut disampaikan Basuki dalam pertemuan yang digelar pada Jumat (17/1/2025) antara Otorita IKN dan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, termasuk Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bankaltimtara, BTN, dan BCA. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas percepatan pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di kawasan IKN Nusantara.
Target Operasional Kantor Perbankan di IKN pada 2026
Dalam pertemuan tersebut, Basuki menjelaskan bahwa kantor-kantor perbankan yang akan beroperasi di IKN Nusantara ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan penduduk yang akan bermukim di IKN.
Selain itu, Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan untuk memulai kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada tahun 2028.
Persiapan Infrastruktur untuk IKN Nusantara
Untuk mendukung rencana tersebut, Basuki menambahkan bahwa mulai Januari 2025, Otorita IKN akan memetakan lokasi-lokasi di KIPP untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana lainnya yang diperlukan di IKN. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua infrastruktur di IKN Nusantara dapat segera berfungsi dengan baik untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan masyarakat.
Perpindahan IKN dan Pembangunan Masjid Negara
Basuki juga mengungkapkan bahwa dalam forum internasional G20, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan informasi terkait perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa menuju IKN Nusantara yang terletak di Kalimantan. Dalam konteks ini, Presiden dan DPR juga telah mengesahkan perubahan status Jakarta, yang sebelumnya menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK), serta mengumumkan rencana pembangunan Masjid Negara di IKN pada tahun 2025.
Presiden Prabowo Akan Resmi Berkantor di IKN pada 2028
Sebagai tonggak sejarah penting, Basuki juga menambahkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan resmi berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Ini akan menjadi momen bersejarah dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN Nusantara.
Dengan langkah-langkah tersebut, Otorita IKN berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien, siap mendukung berbagai aktivitas pemerintahan dan ekonomi di masa depan.
